SOAL TWK CPNS 2019 TENTANG PANCASILA dan UUD 45 BAGIAN (2)

POLA Soal CPNS Pancasila & UUD

Quiz

1 / 20

1. Pemberian gelar, tanda jasa dan kehormatan oleh Presiden, diatur dengan Undang-undang. Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 pasal
   1.   Pasal 12
   2.   Pasal 13
   3.   Pasal 14
   4.   Pasal 15
   5.   Pasal 16
2. Hubungan antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah tersebut. Hal ini didasarkan pada UUD 1945
   1.   Pasal 18A ayat 1
   2.   Pasal 18A ayat 2
   3.   Pasal 18
   4.   Pasal 19 ayat 1
   5.   Pasal 19 ayat 2
3. Ketika masa Orde Baru pengelolaan keuangan Pusat-Daerah sangat timpang. Hampir semuanya dikuasai oleh pusat. Namun setelah era Reformasi ini, setelah UUD 1945 diamandemen, maka pengelolaan keuangan harus selaras dan adil. Hal ini tercantum dalam UUD 1945
   1.   Pasal 18 A ayat 1
   2.   Pasal 18
   3.   Pasal 19
   4.   Pasal 33
   5.   Pasal 18 A ayat 2
4. Kesatuan masyarakat hukum yang ada di Indonesia ini sebenarnya dihormati oleh negara. Hal ini sesuai dengan UUD 1945
   1.   Pasal 8
   2.   Pasal 9
   3.   Pasal 18 B ayat 2
   4.   Pasal 18 B ayat 1
   5.   Pasal 22
5. Berdasarkan UUD 1945 pasal 20, Presiden bersama DPR membahas Rancangan Undang-undang (RUU) lalu haruslah mendapatkan persetujuan bersama. Setelah RUU tersebut disepakati, lalu RUU tersebut akan disahkan oleh…
   1.   Mahkamah Konstitusi
   2.   Disahkan berdua, Presiden bersama DPR
   3.   Hakim Agung
   4.   Presiden
   5.   DPR
6. Jika kita mengacu pada UUD 1945 pasal 19 ayat 3, maka dalam satu tahun, DPR minimal akan bersidang sebanyak
   1.   Satu kali
   2.   Dua kali
   3.   Tiga kali
   4.   Empat kali
   5.   Lima kali
7. UUD 1945 pasal berapakah yang menyebutkan hak-hak DPR seperti hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, dan hak angket. ?
   1.   Pasal 20 A ayat 1
   2.   Pasal 20 A ayat 2
   3.   Pasal 20 A ayat 3
   4.   Pasal 20 A ayat 4
   5.   Pasal 20 A ayat 5
8. Berdasarkan UUD 1945 pasal 20 A ayat 1, fungsi DPR adalah
   1.   Fungsi legislasi dan fungsi angket, serta fungsi pengawasan
   2.   Fungsi anggaran dan fungsi interpelasi
   3.   Fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan
   4.   Fungsi legislasi dan fungsi pengawan
   5.   Fungsi interpelasi, fungsi angket, fungsi pernyataan pendapat
9. Pemilu di Indonesia harus dilaksanakan dengan LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil). Hal ini sesuai dengan pernyataan pada UUD 1945
   1.   Pasal 22 E ayat 1
   2.   Pasal 22 E ayat 2
   3.   Pasal 22 E ayat 3
   4.   Pasal 22 E ayat 4
   5.   Pasal 22 E ayat 5
10. Hal Keuangan diatur dalam UUD 1945 pada BAB VIII yaitu, pasal
    1.   Pasal 28
    2.   Pasal 22
    3.   Pasal 23
    4.   Pasal 24
    5.   Pasal 31
11. Pasal 24 UUD 1945 berbicara mengenai
    1.   Kedaulatan Ekonomi
    2.   Kedaulatan wilayah negara
    3.   Kekuasaan kehakiman
    4.   Kekuasaan politik
    5.   Administrasi negara
12. Yang berhak mengangkat hakim agung serta menegakkan kehormatan perilaku hakim menurut pasal 24B adalah
    1.   Komisi Yudisial
    2.   Mahkamah agung
    3.   Jaksa agung
    4.   DPR
    5.   Presiden
13. Tugas Mahkamah konstitusi (MK) berdasarkan pasal 24C adalah berikut ini, kecuali
    1.   Menguji Undang-undang terhadap UUD
    2.   Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
    3.   Memutus pembubaran partai politik
    4.   Memutus perselisihan tentang hasil pemilu
    5.   Memutus pemberhentian atau pembekuan lembaga negara
14. Yang menjadi warga negara Indonesia menurut pasal 26 UUD 1945 adalah
    1.   Hanya orang bangsa Indonesia asli
    2.   Orang Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara
    3.   Pribumi saja
    4.   Pribumi dan Inlander
    5.   Orang bangsa Indonesia dan keturunannya saja
15. Jika pemerintah yang terpilih tidak berusaha membuka lapangan pekerjaan bagi rakyatnya yang membutuhkan penghidupan, maka Pemerintah telah melanggar
    1.   Pasal 25
    2.   Pasal 27
    3.   Pasal 29
    4.   Pasal 31
    5.   Pasal 35
16. Jika seorang hakim menghukum tegas kepada rakyat kecil yang melanggar hukum namun justeru membebaskan seorang pejabat tinggi negara yang melanggar hukum ini berarti hakim tersebut telah melanggar kepastian hukum yang adil, serta tidak memberikan perlakuan sama di depan hukum. Ini bertentangan dengan
    1.   Pasal 28 D ayat 1
    2.   Pasal 28 D ayat 2
    3.   Pasal 28 D ayat 3
    4.   Pasal 28 D ayat 4
    5.   Pasal 28 D ayat 7
17. Berikut adalah macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui oleh pasal 28 I ayat 1. Kecuali
    1.   Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani
    2.   Hak untuk hidup
    3.   Hak untuk tidak disiksa
    4.   Hak mendapatkan pekerjaan tetap
    5.   Hak untuk tidak diperbudak
18. Berikut adalah macam-macam tugas kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 30 ayat 4, kecuali :
    1.   Alat negara yang menjaga keamanan
    2.   Menjaga ketertiban
    3.   Melindungi masyarakat
    4.   Mengayomi masyarakat
    5.   Mengamankan perbatasan negara
19. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh UUD 1945 pasal 31 ayat 2, maka pemerintah wajib membiayai rakyat Indonesia untuk mendapatkan
    1.   Pendidikan dasar
    2.   Pendidikan menengah
    3.   Pendidikan dasar dan menengah
    4.   Pendidikan luar sekolah
    5.   Pendidikan tinggi
20. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Hal ini disebutkan oleh UUD 1945
    1.   Pasal 32
    2.   Pasal 33
    3.   Pasal 34
    4.   Pasal 35
    5.   Pasal 36

1 Soal TWK CPNS 2019

Hakim

Guru, blogger, fan Liverpool #YNWA!!

• Share
• Share

Dapatkan Tips Menarik Setiap Harinya!

• Dapatkan tips dan trik yang belum pernah kamu tau sebelumnya
• Jadilah orang pertama yang mengetahui hal-hal baru di dunia teknologi
• Dapatkan Ebook Gratis: Cara Dapat 200 Juta / bulan dari AdSense